Topik Akuntansi Sektor Publik akhir-akhir ini muncul sebagai sebuah topik yang semakin bertambah populer. Sepuluh atau lima belas tahun lalu, tidak banyak orang yang familiar dengan istilah Akuntansi Sektor Publik. Namun hari ini, topik tersebut menjadi salah satu topik favorit dalam ilmu akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi (SNA), sebagai sebuah acara bergengsi para akuntan, turut mendorong perkembangan kajian Akuntansi Sektor Publik dengan membuka bidang kajian Akuntansi Sektor Publik dalam setiap seleksi paper. Berbagai perguruan tinggi di Indonesia juga beramai-ramai membuka kelas konsentrasi Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi baik pada program S1, S2 maupun S3.
Sebenarnya apa yang disebut dengan Akuntansi Sektor Publik? Apa bedanya dengan akuntansi yang umum dipelajari di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi? Mengapa perlu muncul bidang kajian baru bernama Akuntansi Sektor Publik? Keputusan-keputusan apa yang dapat diambil dari Akuntansi Sektor Publik? Tulisan ini akan mengajak Anda mengenal lebih jauh mengenai Akuntansi Sektor Publik (selanjutnya disingkat ASP).
ASP dan Definisi Akuntansi
Dari sekian banyak definisi akuntansi yang dicetuskan oleh berbagai otoritas, baik otoritas akademik (akademisi, peneliti, dosen, guru) maupun otoritas non-akademik (praktisi, organisasi profesi, pengguna), definisi akuntansi dari AAA (American Accounting Association) mungkin adalah definisi yang paling popler dan banyak dijadikan referensi. Menurut AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi (sebuah organisasi), untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi ini dapat menjelaskan dengan gamblang, cabang-cabang ilmu akuntansi sebagai mana penjelasan berikut.
Organisasi atau entitas yang melaporkan informasi ekonomi, dapat digolongkan menjadi dua jenis: organisasi sektor publik dan organisasi sektor privat. Dengan demikian, Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi yang melaporkan informasi ekonomi dari sebuah organisasi sektor publik. Penjelasan mengenai apa itu organisasi sektor publik dapat Anda baca pada sub judul tulisan ini selanjutnya. Sementara itu, akuntansi yang melaporkan informasi ekonomi dari suatu organisasi privat kerap disebut dengan istilah akuntansi bisnis.
Pengguna informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Akuntansi yang dipersiapkan bagi pengguna eksternal adalah akuntansi keuangan. Topik akuntansi yang berfokus pada pengguna eksternal disebut Akuntansi Keuangan, baik dasar (prinsip), menengah maupun lanjutan. Topik ini membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi dengan output akhir berupa Laporan Keuangan.
Sementara bagi pengguna internal, dikembangkanlah topik atau cabang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen membantu manajemen (pengguna internal) dalam mengambil keputusan. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan reliabel dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak internal organisasi, yaitu manajemen. Informasi yang disajikan tidak perlu berupa Laporan Keuangan yang baku, bahkan dapat pula tidak berwujud data finansial. Akuntansi manajemen menyediakan dasar bagi manajemen untuk mengambil berbagai keputusan dalam kegiatan operasi organisasi, seperti penentuan harga (costing), penilaian kinerja, penentuan target dalam penganggaran, penentuan tipe pengendalian yang efisien, dll.
Dari penjelasan di atas, kita sudah dapat memahami berbagai topik akuntansi seperti: Akuntansi Keuangan Bisnis, Akuntansi Manajemen (Bisnis), Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Akuntansi Manajemen Sektor Publik.
Karakteristik Sektor Publik sebagai Sebuah Kontinuum
Banyak peneliti yang menyederhanakan Organisasi Sektor Publik dalam satu karakteristik saja, yaitu tidak bermotif mencari profit. Cara pandang seperti ini akan berbenturan dengan kenyataan yang ada, seperti Rumah Sakit, Terminal, dll. Entitas-entitas tersebut adalah organisasi sektor publik dan mencari profit.
Perbedaan antara organisasi sektor publik dan sektor privat, sejatinya bukanlah bersifat dikotomis. Organisasi yang tidak publik pasti privat, atau sebaliknya. Tidak demikian. Sifat sektor publik pada sebuah entitas bersifat kontinuum, yakni seperti garis antara dua titik ekstrim. Titik ekstrim Sektor Privat adalah organisasi yang motivasinya hanyalah profit saja. Di sisi lain, titik ekstrim Sektor Publik adalah organisasi yang tidak bermotif mencari profit.
Namun di antara kedua titik tersebut, ada titik-titik lain yang amat banyak hingga membentuk garis yang menghubungkan kedua titik ekstrim. Garis ini melambangkan adanya organisasi yang tidak berada di titik ekstrim. Rumah sakit, misalnya. Ia adalah organisasi sektor publik yang memiliki motif profit. Silahkan dicek ke setiap Rumah Sakit di Indonesia, apakah mereka pernah merencanakan untuk tidak profit (defisit)? Sebaliknya, tanyakan ke yayasan-yayasan pendiri RS tersebut, apakah mereka yayasan sosial atau bukan? Tentu mereka akan menjawab sebagai yayasan sosial.
Perusahaan yang telah menjalankan CSR atau Community Development atau kegiatan lain yang bersangkutan dengan hajat publik, maka perusahaan tersebut bisa jadi sudah bergeser sedikit dari titik ekstrim sektor privat ke arah titik ekstrim sektor publik. Perusahaan yang demikian telah merelakan sebagian profitnya untuk memberikan value kepada publik. Dengan demikian, motif mencari profit semata pada perusahaan tersebut telah terganggu. Tentunya hal ini jika CSR diberlakukan sebagai suka rela (seperti di Amerika) bukan sebagai kewajiban perundang-undangan (seperti di Indonesia). Bahkan sangat dimungkinkan, karakteristik sebuah organisasi terus berubah-ubah sehingga posisinya dalam kontinuum publik-privat juga dinamis tergantung magnitude ke-publik-an dan ke-privat-annya.
Menurut Deddi Noordiawan, organisasi sektor publik tidak hanya memiliki satu karakteristik, melainkan empat, yaitu:
- Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.
- Dimiliki secara kolektif oleh publik.
- Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.
- Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus.
Pada sebuah organisasi, keempat karakteristik tersebut dapat memiliki magnitude (kekuatan) yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.
Urgensi Akuntansi Sektor Publik
Setiap hari, kita selalu bersentuhan dengan organisasi publik. Jalan raya yang kita lalui tiap hari adalah salah satu produk dari organisasi publik, yaitu pemerintah. Ketika kita membayar pajak, retribusi, cukai, bea dan iuran kepemerintahan lainnya, maka kita sedang mendanai organisasi sektor publik.
Sejak lahir hingga wafat, seseorang yang hidup dalam suatu negara, selalu berinteraksi dengan sektor publik. Ketika kita lahir, kita akan dicatat dalam suatu sistem data kependudukan oleh Dinas Kependudukan pemerintah setempat. Ketika wafat, Dinas Pemakaman yang akan meregulasi pemakaman.
Bagi pihak internal organisasi, ASP berperan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas keputusan yang diambil sangat tergantung pada analisis atas data. ASP dapat menyediakan data sebagai bahan analisis tersebut,
Sementara bagi pihak eksternal, ASP menyediakan informasi ekonomi melalui media Laporan Keuangan. Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan pada organisasi tersebut.
Dalam sebuah negara yang terdesentralisasi, peran ASP menjadi makin penting karena entitas pelaporan yang semakin banyak. Pemda adalah penyelenggara pemerintahan terendah. Pemda menjalankan delegasi kewenangan dari pusat agar lebih responsif dalam mengatasi permasalahan khususnya yang terlokalisir. Pemda mengendalikan sumber daya publik. Untuk itu, pemda harus menjalankan prinsip akuntabilitas. ASP-lah yang menyediakan sarana akuntabilitas untuk kepentingan orang banyak (baca: publik), baik di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi (Plan-Do-Check).
0 comment:
Post a Comment